I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional (Anonim, 1992). Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan upaya-upaya yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut yaitu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Puskesmas merupakan unit organisasi pelayanan kesehatan terdepan yang mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas sebagai salah satu organisasi fungsional pusat pengembangan masyarakat yang memberikan pelayanan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Salah satu upaya pemulihan kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan pokok Puskesmas adalah pengobatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama pengobatan di Puskesmas maka obat-obatan merupakan unsur yang sangat penting. Untuk itu pembangunan di bidang perobatan sangat penting pula. Berdasarkan analisis pembiayaan kesehatan (Pemerintah dan Masyarakat termasuk Swasta) yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, masyarakat dan Bank Dunia selama tahun 1982/1983 dan tahun 1986/1987 menunjukkan bahwa pengeluaran khusus obat-obatan di sektor pemerintah sebesar 18% dari keseluruhan pembiayaan pelayanan kesehatan dan masyarakat mengeluarkan sebesar 40% biaya pelayanan kesehatan mereka untuk membeli obat-obatan (Anonim, 2002).
Kebijakan Obat Nasional (KONAS) bertujuan untuk menjamin ketersediaan obat baik dari segi jumlah dan jenis yang mencukupi, juga pemeratan, pendistribusian dan penyerahan obat-obatan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas. Dengan adanya pengelolaan obat yang baik diharapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal. Pengelola obat serta penjaminan tersedianya obat yang dibutuhkan Puskesmas di Kabupaten Konawe adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
Implementasi desentralisasi kebijakan obat membawa implikasi berupa perubahan mekanisme pembiayaan. Sebelum desentralisasi, anggaran dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin, sedangkan pasca desentralisasi anggaran ditetapkan masing-masing daerah menurut kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Perubahan ini menimbulkan masalah dalam alokasi dan distribusi terutama di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Alokasi menjadi sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) serta kemampuan manajer obat di daerah mengelola dana obat ini, oleh karena itu perlu memperhatikan aspek-aspek yang tercakup didalamnya antara lain perencanaan obat harus berdasarkan data pengelolaan obat yang akurat.
Manajemen obat di Puskesmas merupakan salah satu aspek penting dari Puskesmas karena ketidakefisienan akan memberikan dampak negatif terhadap biaya operasional Puskesmas, karena bahan logistik obat merupakan salah satu tempat kebocoran anggaran, sedangkan ketersediaan obat setiap saat menjadi tuntutan pelayanan kesehatan maka pengelolaan yang efesien sangat menentukan keberhasilan manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan. Tujuan manajemen obat adalah tersedianya obat setiap saat dibutuhkan baik mengenai jenis,jumlah maupun kualitas secara efesien, dengan demikian manajemen obat dapat dipakai sebagai sebagai proses penggerakan dan pemberdayaan semua sumber daya yang dimiliki/potensial yang untuk dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan obat setiap saat dibutuhkan untuk operasional efektif dan efesien (Anonim, 2005).
Ketidakcukupan obat-obatan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang sangat menentukan yaitu faktor perencanaan/perhitungan perkiraan kebutuhan obat yang belum tepat, belum efektif dan kurang efisien (Anonim, 2000).
Permintaan/pengadaan obat juga merupakan suatu aspek dimana permintaan dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan obat yang ada agar tidak terjadi suatu kelebihan atau kekurangan obat. Kelebihan obat atau kekosongan obat tertentu ini dapat terjadi karena perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional, agar hal-hal tersebut tidak terjadi maka pengelolaan obat puskesmas perlu dilakukan sesuai yang ditetapkan dan diharapkan dimana dalam pengelolaan harus memperhatikan penerimaan, penyimpanan serta pencatatan dan pelaporan yang baik.
Terjaminnya ketersediaan obat di pelayanan kesehatan akan menjaga citra pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga sangatlah penting menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk pengadaan obat esensial, namun lebih penting lagi dalam mengelola dana penyediaan obat secara efektif dan efisien (Anonim, 2005).
Puskesmas Ahuhu merupakan salah satu puskesmas yang berada di kabupaten konawe, tepatnya berada di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu dimana terdiri dari tujuh desa dan satu kelurahan yaitu: Desa Ahuhu, Larowiu, Tudameaso, Woerahi, Lamelay, Ahuloa, Sambasule dan Kelurahan Meluhu.
Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Ahuhu pada tahun 2008 khususnya pada Triwulan ke empat pada Bulan Desember terjadi kekurangan persediaan obat untuk beberapa item obat seperti CTM, Tetracycline 500 mg, Amoxicillin 500 mg, Cotrimokxazole syrup dan permintaan obat yang tidak terealisasi sesuai yang diminta oleh puskesmas. Dalam mengatasi masalah kekurangan persediaan obat maka Puskesmas Ahuhu menggunakan sistem Bon yang diajukan kepala puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe
Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ” Studi Tentang Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008 ”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Tentang Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008 “

C. Tujuan Penelitan
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui bagaimanakah Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk megetahui bagaimanakah perencanaan obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008.
b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengadaan obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008.
c. Untuk mengetahui bagaimanakah distribusi obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008.
d. Untuk mengetahui bagaimanakah penggunaan obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008.
e. Untuk mengetahui bagaimanakah pnghapusan obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe Tahun 2008.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teori
Pada penelitian ini aspek-aspek yang diteliti adalah proses perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan penghapusan obat di Puskesmas Ahuhu tahun 2008.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka penentuan arah kebijakan, perbaikan dalam hal pengelolaan obat di Puskesmas Ahuhu.
b. Bahan masukan bagi puskesmas di Kabupaten Konawe dalam pengelolaan obat dalam rangka peningkatan efisiensi.
c. Sebagai aplikasi ilmu dan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan dan pengetahuan penelitian tentang pengelolaan obat di Puskesmas Ahuhu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Obat
Obat merupakan komponen dasar suatu pelayanan kesehatan. Dengan pemberian obat, penyakit yang diderita oleh pasien dapat diukur tingkat kesembuhannya. Selain itu obat merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka persepsi masyarakat tentang hasil yang diperoleh dari pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan baik puskesmas, rumah sakit maupun poliklinik. Obat merupakan komponen utama dalam intervensi mengatasi masalah kesehatan, maka pengadaan obat dalam pelayanan kesehatan juga merupakan indikator untuk mengukur tercapainya efektifitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan (Idham, 2005).
Menurut Ansel (1989), obat dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati dan mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Menurut Tjay dan Rahardja (2003), obat merupakan semua zat kimiawi, hewani maupun nabati dalam dosis yang layak menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit berikut gejalanya.
Dari segi farmakologi obat didefinisikan sebagai substansi yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan baik pada manusia maupun pada hewan. Obat merupakan faktor penunjang dalam komponen yang sangat strategis dalam pelayanan kesehatan (Widhayani, 2002).
Upaya pengobatan di puskesmas merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan pengobatan yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit dan gejalanya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara yang khusus untuk keperluan tersebut (Anonim, 1992).
Menurut Anief (2003), obat dibedakan atas 7 golongan yaitu:
a. Obat tradisional yaitu obat yang berasal dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan, mineral dan sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang usaha pengobatannya berdasarkan pengalaman.
b. Obat jadi yaitu obat dalam kemasan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria atau bentuk lain yang mempunyai nama teknis sesuai dengan F.I (Farmakope Indonesia) atau buku lain.
c. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
d. Obat baru yaitu obat yang terdiri dari zat yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat misalnya lapisan, pengisi, pelarut serta pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga khasiat dan keamanannya.
e. Obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang meliputi diagnosa, prifilaksi terapi dan rehabilitasi.
f. Obat generik berlogo yaitu obat yang tercantum dalam DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional) dan mutunya terjamin karena produksi sesuai dengan persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan diuji ulang oleh Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.
g. Obat wajib apotek yaitu obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek.
Obat dan bahan farmasi ini dapat digolongkan menjadi bahan Vital, Esensial, Normal (penggolongan menurut VEN System) atau menjadi bahan yang fast atau slow moving (tergantung kecepatan peredaran, penyerapan dan atau penggunaannya). Umumnya obat dan bahan farmasi mempunyai ”masa berlaku”, sehingga kalau melebihi batas waktu tersebut tidak layak untuk dimanfaatkan (Anonim, 2005).
Perkembangan dan kemajuam industri farmasi telah banyak menghasilkan berbagai ragam obat-obatan baik untuk keperluan manuasia maupun untuk hewan. Disisi lain akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat yaitu terjadi penyalahgunaan obat atau pemakaian obat secara sembarangan. Dalam mencegah dan menanggulangi masalah tersebut, perlu adanya penertiban lalu lintas obat-obatan dan standardisasi mutu dan keamanan obat-obatan serta peningkatan pengendaliaan dan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat. Tersedianya obat-obatan yang baik aman dan bermutu dengan kurangnya masyarakat memperoleh kecelakaan karena penyalahgunaan obat akan terwujud bila pendistribusian obat-obatan sesuai dengan perundang-undangan dan pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Anonim, 2001).
2. Tinjauan Umum Tentang Manajemen
Terry dalam Seto (2004), mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memadukan penggunaan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep ini dikenal dengan POAC yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pengarahan) dan Controling (pengendalian).
Agar tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dapat tercapai, maka manajemen memerlukan unsur atau sarana atau “ the tool of management” meliputi unsur 5 M yaitu:
a. Man (manusia)
b. Money (uang)
c. Methods (metode)
d. Materials (bahan)
e. Machine (mesin)
Untuk dapat terselenggaranya manajemen yang baik, unsur-unsur tersebut diproses melalui fungsi-fungsi manajemen. Prinsip manajemen tersebut merupakan pegangan umum untuk terselenggaranya fungsi-fungsi logistik dengan baik (Seto, 2004)
3. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Logistik Obat-obatan di Puskesmas
Logistik adalah suatu ilmu mengenai pengadaan, pemeliharaan dan penyediaan transportasi termasuk pelayanan persediaan dalam jumlah yang sangat besar kepada banyak orang di tempat-tempat yang jaraknya berjauhan. Dalam suplai mencakup semua aspek produsen, penyalur ke apotek, toko obat dan sampai pada penggunaan obat dalam hal ini adalah pasien bersangkutan.
Menurut Anonim (2003), kegiatan logistik secara umum ada 3 (tiga) tujuan yakni:
a. Tujuan operasional adalah agar supaya tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai;
b. Tujuan keuangan meliputi pengertian bahwa upaya tujuan operasional dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya; dan
c. Tujuan pengamanan dimaksudkan agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, serta nilai yang sesungguhnya dapat tercermin didalam sistem akuntansi;

4. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Obat
Pengembangan kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui Puskesmas didasarkan pada misi didirikannya Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan (Centre For Health Development ) di wilayah kerja tertentu. Puskesmas merupakan organisasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu (Muninjaya, 1999).
Salah satu upaya yang dilaksanakan Puskesmas adalah pengadaan peralatan dan obat-obatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat pengobatan merupakan salah satu kegiatan Puskesmas maka penyediaan perlu dengan pengelolaan yang baik dan benar dari Puskesmas. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dan alat kesehatan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan perangkat lunak (metoda dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja (Anonim, 2001).
Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan ketersediaan obat dan kualitas pelayanan obat di Puskesmas dan sub unit pelayanan kesehatan dilingkungan Puskesmas adalah melaksanakan berbagai aspek pengelolaan obat antara lain dalam sistem manajemen informasi obat, dimana salah satu unsur penting yang ikut menentukan kebersihan seluruh rangkaian pencatatan dan pelaporan pemakaian obat (Anonim, 2000).
Pengelolaan merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan dapat terjadi dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam system (Anonim, 2001).
Pengelolaan obat bertujuan memelihara dan meningkatkan penggunaan obat secara rasonal dan ekonomis di unit-unit pelayanan kesehatan melalui penyediaan obat-obatan yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tempat. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) merupakan salah satu contoh pengelolaan obat yang bermanfaat untuk mengendalikan tingkatan stok, perencanaan distribusi, perencanaan kebutuhan obat dan memantau penggunaan obat (Anonim, 2004).
Terlaksananya pengelolaan obat dengan efektif dan efisien perlu ditunjang dengan sistem informasi manajemen obat untuk menggalang keterpaduan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan obat. Dengan adanya sistem ini pelaksanaan salah satu kegiatan pengelolaan obat dapat dengan mudah diselaraskan dengan yang lain. Selain itu, berbagaim kendala yang menimbulkan kegagalan atau keterlambatan salah satu kegiatan dengan cepat dapat diketahui, sehingga segera dapat ditempuh berbagai tindakan operasional yang diperlikan untuk mengatasinya (Anonim, 2001).
Pengelolaan obat di Puskesmas bertujuan untuk :
a. Terlaksananya peresepan yang rasional.
b. Pengembangan dan peningkatan pelayanan obat yang dapat menjamin:
1). Penyerahan obat yang benar kepada pasien.
2). Dosis dan jumlah yang tepat.
3). Wadah obat yang baik yangb dapat menjamin mutu obat.
4). Informasi yang jelas dan benar kepada pasien.
Proses pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut lima fungsi pokok yaitu perencanaan obat, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, pencatatan dan pelaporan lain
c. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat ( Anonim, 1995 )
5. Tinjauan tentang perencanaan obat
Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kebutuhan obat antara lain:
a. Tahap pemilihan obat
Fungsi seleksi/ pemilihan obat adalah untuk menentukkan apakah obat benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah penduduk dan pola penyakit di daerah. Untuk mendapatkan pengadaan obat yang baik, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yaitu meliputi:
1. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan ditimbulkan.
2. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara menghindari duplikasi dan kesamaan jenis.
3. Jika ada obat baru harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik.
4. Hindari penggunaan kombinasi, kecuali jika obat kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibanding obat tunggal.
5. Apabila jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan obat pilihan (drug of choice) dari penyakit yang prevalensinya tinggi.
b. Tahap perhitungan kebutuhan obat
Kompilasi pemakaian obat berfungsi untuk mengetahui pemakaian bulanan masing-masing jenis obat di unit pelayanan kesehatan/puskesmas selama setahun dan sebagai pembanding bagi stok optimum.
Informasi yang didapat dari kompilasi pemakaian obat adalah:
1. Jumlah pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit pelayanan kesehatan/puskesmas.
2. Persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan/puskesmas.
3. Pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat untuk tingkat kabupaten/kota.
c. Tahap perhitungan kebutuhan obat menentukkan kebutuhan obat merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi oleh tenaga farmasi yang bekerja di UPOPPK kabupaten/kota maupun Unit Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD). Masalah kekosongan obat atau kelebihan obat dapat terjadi apabila informasi semata-mata hanya berdasarkan informasi teoritis terhadap kebutuhan pengobatan. Koordinasi dan proses perencanaan untuk pengadaan obat secara terpadu serta melalui tahapan seperti diatas, diharapkan obat yang direncanakan dapat tepat jenis, tepat jumlah serta tepat waktu dan tersedia pada saat dibutuhkan.
Metode yang lazim digunakan untuk menyusun perkiraan kebutuhan obat di tiap unit pelayanan kesehatan adalah:
a. Metode konsumsi
Metode ini dilakukan dengan menganalisis data komsumsi obat tahun sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Pengumpulan data dan pengolahan data
2. Analisis data untuk informasi dan evaluasi
3. Perhitungan perkiraan kebutuhan obat

b. Metode epidemiologi
Metode ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit, perkiraan kunjungan dan waktu tunggu (lead time).
Langkah-langkah dalam metode ini antara lain:
1. Menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani
2. Menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit
3. Menyediakan standar/pedoman pengobatan yang digunakan
4. Menghitung perkiraan kebutuhan obat
5. Penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia.
6. Tinjauan Tentang Pengadaan Obat
Permintaan/pengadaan obat adalah suatu proses pengusulan dalam rangka menyediakan obat dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayan di puskesmas (Anonim, 2000).
Permintaan/pengadaan dimaksudkan agar obat tersedia dengan jenis dan jumlah yang tepat. Pegadaan meliputi kegiatan pengusulan kepada kota/kabupaten melalui mekanisme Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Permintaan/pengadaan obat di puskesmas merupakan bagian dari tugas distribusi obat oleh Gudang Farmasi Kabupaten/Kota (GFK), sehingga ketersediaan obat di puskesmas sangat tergantung dari kemampuan GFK dalam melakukan distribusi berdasarkan laporan pemakaian dan permintaan obat di semua puskesmas (Anonim, 1995).
Dalam rangka mengajukan usulan kebutuhan obat ke kota/kabupaten, puskesmas perlu memperhatikan tenggang waktu antara pengajuan usulan dengan waktu penyerahan obat ke puskesmas. Umumnya waktu pengajuan dan pengiriman obat oleh GFK ke masing-masing puskesmas sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara GFK dengan puskesmas. Permintaan obat untuk mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas diajukan oleh Kepala Puskesmas kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota melalui GFK dengan menggunakan format LPLPO, sedangkan permintaan dari sub unit. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan ketepatan waktu penyerahan obat kepada puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk mengenai alur permintaan dan penyerahan obat dari GFK ke puskesmas.
Kegiatan permintaan dari puskesmas ke GFK dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Permintaan rutin yaitu permintaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh Dinas Kesehatan dan masing-masing Puskesmas.
b. Permintaan khusus yaitu permintaan yang dilakukan diluar jadwal yang telah disepakati apabila terjadi peningkatan yang menyebabkan kekosongan obat dan penanganan kejadian luar bias (KLB) serta obat rusak.
Sumber penyediaan obat di Puskesmas berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Obat yang diadakan di Puskesmas adalah obat esensial yang jenis dan itemnya merujuk pada DOEN. Selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.085/1989 tentang kewajiban menuliskan resep generik dan atau menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka hanya obat generik yang diperkenankan tersedia di Puskesmas. Dengan dasar pertimbangan:
a. Obat generik mempunyai mutu, efikasi yang memenuhi standar pengobatan
b. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan publik
c. Menjaga kelangsungan pelayanan publik
d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi dana obat pelayanan kesehatan publik.
Kegiatan utama dalam permintaan dalam pengadaan obat baik di Rumah sakit maupun Puskesmas antara lain berupa:
a. Menyusun daftar permintaan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan.
b. Mengajukan permintaan kebutuhan obat kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan GFK dengan menggunakan LPLPO.
c. Penerimaan dan pengecekan jenis dan jumlah obat.
Langkah-langkah pengadaan obat meliputi:
a. Memilih metode pengadaan melalui pelelangan umum, terbatas, penunjukkan langsung, perundingan kompetisi dan pengadaan langsung.
b. Memilih pemasok dan dokumen kontrak
c. Pemantauan status pesanan, dengan maksud untuk pengiriman, pesanan terlambat segera ditangani
d. Penerimaan dan pemeriksaan obat melalui penyusunan rencana pemasukan obat, pemeriksaan penerimaan obat, berita acara dan pemeriksaan obat, obat-obat yang tidak memenuhi syarat dikembalikan serta pencatatan harian penerimaan obat (Anonim, 1995).
Ada berbagai cara yang dapat ditempuh dalam fungsi pengadaan logistik yaitu:
a. Pembelian yaitu dengan cara membeli baik dengan cara pengadaan langsung, pemilihan (banding) langsung atau dengan pelelangan
b. Produksi sendiri. Beberapa jenis bahan farmasi dan obat sederhana dapat dibuat oleh unit produksi dari Instalasi Farmasi
c. Sumbangan atau hibah. Biasanya sumbangan ini berasal dari Badan Sosisal dan atau lembaga dari luar negeri yang tidak mengikat.
d. Meminjam yaitu meminjam dari Puskesmas lain atau lembaga lain, biasanya untuk mengatasi kedaruratan atau keadaan diluar perhitungan.
e. Menukar, Biasanya dilakukan terhadap barang-barang yang jarang terpakai sehingga menumpuk dalam persediaan (Suhadi, 2008).
Masalah yang sering dihadapi dalam pengadaan obat yakni anggaran yang terbatas sehingga kebutuhan tidak mencukupi, pemasok yang yang kurang baik, kualitas obat rendah dan jadwal penerimaan barang yang tidak sesuai.

7. Tinjauan Umum Tentang Distribusi Obat
Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahannya serta tepat jenis dan jumlahnya dari gudang obat di unit-unit pelayanan kesehatan termasuk penyerahan obat kepada pasien (Anonim, 2000).
Distribusi obat bertujuan untuk mendekatkan obat dan alat kesehatan kepada pemakai di unit pelayanan kesehatan sehingga setiap saat tersedia dalam jumlah, jenis, mutu yang di butuhkan secara ekonomis dan efektif (Anonim, 1995).
Kegiatan distribusi meliputi:
a. Menentukan frekuensi/jadwal distribusi
dalam menentukkan frekuensi distribusi perlu pertimbangan jarak sub unit pelayanan dan biaya distribusi yang tersedia.
b. Menentukan jumlah obat
dalam menentukan jumlah obat perlu dipertimbangkan pemakaian rata-rata setiap jenis obat, sisa stok obat, pola penyakit, jumlah kunjungan di masing-masing sub unit pelayanan kesehatan dengan menghitung stok optimum setiap jenis obat.
c. Memeriksa mutu dan kadaluarsa obat
obat dan alat bantu kesehatan yang didistribusi ke sub unit pelayanan kesehatan perlu dicek mutu dan kadaluarsanya.

d. Melaksanakan penyerahan dapat dilakukan dengan cara:
1. Gudang obat menyerahkan/mengirim obat dan diterima di sub unit pelayanan
2. Diambil sendiri oleh petugas sub unit pelayanan. Obat diserahkan dengan formulir LPLPO yang sudah ditanda tangani dan satu rangkap disimpan sebagai tanda bukti penyerahan/penerimaan obat.
3. Menandatangani dokumen penyerahan obat ke sub unit berupa LPLPO sub unit.
Tata cara pendistribusian obat antara lain:
a. Unit pengelola obat tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan distribusi obat ke puskesmas dan rumah sakit yang ada di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit pelayanan kesehatan.
b. Obat-obatan yang akan dikirim ke Puskesmas harus disertai dokumen penyerahan dan pengiriman obat.
c. Sebelum dilakukan pengepakan atas obat-obat yang akan dikirim, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap:
1. Jenis dan jumlah obat
2. Kualitas/kondisi obat
3. Isi kemasan
4. Kelengkapan dan kebenaran dokumen
5. Puskesmas induk mendistribusikan kebutuhan obat untuk Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan unit-unit pelayanan kesehatan harus dicatat dalam kartu stok obat (Anonim, 1995)

Gambar 1. Jalur Distribusi dan Pelaporan Obat di Puskesmas
(Anonim, 1995).
Keterangan:
GFK = Gudang Farmasi Kabupaten/Kota
Sie = Seksi
UPO = Unit Pelayanan Obat
= Distribusi
= Pelaporan

8. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Obat
Penggunaan obat-obatan yang tidak rasional menyebabkan dampak negatif yang diterima oleh pasien lebih besar daripada manfaatnya. Bisa dampaknya berupa klinik misalnya efek samping, resistensi-resistensi kuman, dampak ekonomis (biaya mahal tidak terjangkau) dan dampak social (ketergantungan pasien terhadap intervensi obat). Mengabaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan obat dapat memberi dampak terhadap mutu pelayanan kesehatan (pengobatan) dan terhadap pemakaian sumber dana kesehatan serta meningkatkan resiko efek samping obat (Darlina, 2004).
Menurut Badan Kesehatan Sedunia (WHO), Penggunaan obat dilakukan rasional apabila memenuhi kriteria (Anonim, 1996):
a. Sesuai dengan indikasi penyakit
b. Tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau
c. Diberikan dengan interval waktu pemberian yang tepat
d. Obat yang diberikan harus efektif dengan mutu terjamin dan aman.
Pemakaian obat dikatakan rasional jika memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang secara garis besarnya harus mencakup hal-hal ketepatan diagnosis, ketepatan indikasi penggunaan obat, ketepatan pemulihan obat, ketepatan dosis secara rasional, ketepatan penilaian terhadap pasien, ketepatan pemberian informasi dan ketepatan dalam tindak lanjut peresepan yang rasional.
Penggunaan obat berkaitan dengan peresepan yang rasional dan pelayanan obat, peresepan yang rasional apabila diagnosis yang ditegakkan sesuai dengan kondisi pasien memilih obat yang paling tepat dari berbagai alternatif obat yang ada dan merespon obat dengan dosis yang cukup dan berpedoman pada standar yang berlaku atau ditetapkan.
Penggunaan obat yang salah dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat mengakibatkan berkurangnya persediaan yang menyebabkan beberapa pasien tidak dapat diobati sebagai mana mestinya (Anonim, 2000).
9. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan Obat
Penghapusan adalah proses menghapus tanggung jawab bendahara barang satau pengelola barang atas bahan tertentu sekaligus mengeluarkan dari catatan/pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan barang diperlukan karena:
a. Bahan/barang rusak tidak dapat dipakai kembali
b. Bahan/barang tidak dapat didaur ulang atau tidak ekonomis untuk didaur ulang
c. Bahan/barang sudah melewati masa kadaluarsa ( expire date )
d. Bahan/barang hilang karena pencurian atau sebab lain
Penghapusan barangdapat dilakukan dengan:
a. Pemusnahan yaitu dibakar atau dipendam/ditanam
b. Dijual/dilelang. Untuk rumah sakit pemerintah dan puskesmas, hasil penjualan dan pelelangan harus disetor ke kas Negara
Setelah penghapusan dilaksanakan, maka dibuat Berita Acara Penghapusan yang tembusannya dikirim keinstansi terkait.
10. Tinjauan Umum Tentang Pengelola Obat
a. Pengelola obat di kabupaten/kota
Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan No. 610/Menkes/SK/XI/1981 tentang Organisasi Perbekalan Kesehatan yaitu bahwa organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan obat di tingkat Kabupaten/Kota adalah Gudang Farmasi Kabupaten/Kota. Tujuan pembentukan Gudang Farmasi adalah terpeliharanya mutu obat dan alat kesehatan yang menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah dan terpadu (Anonim, 1990).
Gudang farmasi memiliki tugas antara lain:
1). Perencanaan kebutuhan obat
2). Penerimaan
3). Peyimpanan
4). Pendistribusian perbekalan farmasi dan alat kesehatan.
Gudang farmasi memiliki fungsi sebagai berikut:
1). Menerima, menyimpan, memelihara dan mendistribusikan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.
2). Menyiapkan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.
3). Mengamati mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan.
b. Pengelola Obat di Puskesmas
Pengelola obat dalam manajemen persedian obat di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas, Petugas Gudang Obat dan Petugas Obat di sub unit pelayanan adalah:
1). Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan obat dan pencatatan pelaporan, mengajukan obat untuk pengadaan persediaan kepada Kepala Dinas/Kepala GFK, menyampaikan laporan bulanan pemakaian obat, melaporkan semua obat yang hilang, rusak maupun kadaluarsa kepada Kepala Dinas Kesehatan/Kepala GFK.
2). Petugas Gudang Obat
Petugas gudang obat bertanggung jawab dalam menerima obat dari GFK, menyimpan dan mengatur ruang gudang obat serta mengendalikan persediaan obat, mendistribusikan obat untuk unit pelayanan obat, mengawasi mutu obat, melakukan pencatatan dan pelaporan.
Petugas gudang obat membantu Kepala Puskesmas dalam hal menjaga keamanan obat, penyusunan persediaan, distribusi dan pengawasan persediaan obat.

3). Petugas Obat di Sub Unit Pelayanan
Petugas obat pada sub unit pelayan bertanggung jawab dalam menerima, menyimpan dan memelihara obat dari gudang obat Puskesmas, menerima resep dokter, meracik/menyiapkan obat, mengemas obat, menyerahkan obat dan memberikan informasi penggunaan obat, membuat catatan dan laporan pemakaian obat untuk petugas gudang obat serta mengamati mutu obat secara umum.

B. Kerangka Konseptual
Kebijakan Obat Nasinal (KONAS) sebagai penjabaran aspek obat dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pembangunan di bidang obat antara lain bertujuan tepat sesuai dengan kebutuhan dan mutu yang terjamin dan tersebar secara merata dan teratur, sehingga mudah diperoleh pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan berbagai kebijakan bagi semua upaya dan kegiatan dibidang obat antara lain penerapan konsep daftar obat esensial (DOEN) dan obat generik. Konsep DOEN dan obat generik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatanan serta kerasionalan pengguna obat sehingga mutu pelayanan kepada masyarakat dapat diperluas dan ditingkatkan.
Pengadaan obat disektor kesehatan dibiayai dari beberapa sumber dan biaya untuk obat tersebut sekitar 40-50% dari seluruh biaya operasional kesehatan. Ketidakefisienan dalam pengelolaan obat akan berdampak negative baik secara medis maupun ekonomis.
Terjadinya ketidakcukupan obat atau penyediaan stok obat yang berlebihan merupakan suatu masalah yang sering dijumpai di Puskesmas, dimana masalah tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh faktor dana tetapi juga dipengaruhi oleh proses pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, permintaan/pengadaan, pendistribusian dan penggunaan obat. Proses pengelolaan akan berjalan efektif dan efisien bila ditunjang dengan sistem informasi manajemen obat untuk menggalang keterpaduan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan obat. Manajemen pengelolaan obat di puskesmas jalurnya merupakan kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian
Keterangan :
: Variabel yang diteliti

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mementingkan penguraian fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas. Pendekatan kualitatif berlangsung dalam latar alami, peneliti merupakan instrumen utama,data-data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Oleh karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif (Sugiyono, 2007).
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe yang terdiri dari 1 (satu) puskesmas pembantu, 1 (satu) polindes dengan wilayah kerja 8 (delapan) desa berlangsung selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan April – Mei 2009.
C. Sumber Data dan Sasaran
Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Informan yang dipilih adalah yang mengetahui permasalahan dengan jelas, dapat dipercaya untuk dapat menjadi sumber data yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar ( Notoatmodjo, 2005).
Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala puskesmas, penanggung jawab gudang obat, petugas apotik. Informan biasa petugas pukesmas pembantu dan petugas polindes.
D. Triangulasi Sumber
Penggunaan triangulasi adalah untuk menjamin validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh. Alasan menggunakan metode triangulasi adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat, lengkap dan dapat dipercaya. Triangulasi sumber yaitu:
1. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan dialog langsung dengan informan.
2. Penelusuran dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan catatan peristiwa yang sudah berlalu yakni berupa catatan harian penggunaan obat (kartu stok obat) serta LPLPO.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa gambar/foto.

E. Variabel dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah Manajemen Pengelolaan Obat yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendiatribusian, penggunaan dan penghapusan obat.

2. Definisi Operasional
a. Manajemen pengelolaan obat adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat di Puskesmas yang terdiri atas perencanaan, permintaan/pengadaan, pendistribusian dan penggunaan obat.
b. Perencanaan obat adalah serangkaian kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam menentukan jenis dan jumlah dan jumlah obat yang dibutuhkan Puskesmas pada kurun waktu tertetu.
c. Pengadaan obat adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan oleh Puskesmas.
d. Pendistribusian adalah serangkaian kegiatan yang untuk menyalurkan obat dari gudang farmasi kepuskesmas ataupun dari Puskesmas ke unit-unit pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan penerimaan,pengecekan dan penyimpanan.
e. Penggunaan obat adalah serangkaian kegiatan dari pemahaman resep, mencari, mengumpulkan, mengemas serta menyerahkan obat kepada pasien dengan pemberian informasi yang jelas mengenai cara penggunaan obat.
f. Penghapusan adalah proses menghapus tanggung jawab bendahara barang atau pengelola barang atas bahan tertentu sekaligus mengeluarkan dari catatan/pembukuan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni pihak Puskesmas mengirim Berita Acara Obat Rusak/Kadaluarsa ke Dinas Kesehatan melalui GFK.
F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:
1. Data Primer
Data mengenai perencanaan, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan obat diperoleh dari informan kunci yakni kepala puskesmas, penanggung jawab gudang obat, penanggung jawab apotik, petugas pustu dan petugas polindes serta penagnggung jawab puskel melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan dan alat bantu berupa tape recorder (terlampir).
2. Data Sekunder
Data yang dikumpulkan berupa data sekunder mengenai perencanaan obat dan mengenai hasil laporan penggunaan obat di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe yang berupa LPLPO/LB-2 dan LB-1
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
Analisis data disajikan dalam bentuk naskah (content analysis). Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini guna membahas permasalahan yang dirumuskan digunakan tehnik analisis kualitatif. Dalam teknik analisis kualitatif, untuk menganalisis peramasalahannya dilakukan secara deskriptif (Cunselo, 1997).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pengolahan data primer yang dikumpulkan sebagai berikut:
1. Pengolahan data/informasi
a. Membuat matriks data
Matriks data dilakukan pengelompokan data/informasi berdasarkan fenomena.
b. Pengumpulan informasi
2. Analisis data/informasi
Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan memperoleh data/informasi dari informan kunci.

1V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Puskesmas Ahuhu
a. Keadaan Geografis
Puskesmas Ahuhu merupakan salah satu Puskesmas induk yang berada di Kabupaten Konawe, tepatnya berada di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu dengan luas wilayah kerja 22.882 Ha, terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan yaitu: Desa Ahuloa, Larowiu, Tudameaso, Woerahi, Lamelay, Ahuloa, Sambasule dan Kelurahan Meluhu. Letak Puskesmas Ahuhu berjarak 25 km dari sebelah timur ibu kota Kabupaten Konawe di Unaaha dan 70 km dari ibu kota propinsi di Kendari, dengan batas-batas wilayah kerja sebagai berikut :
1). Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lasolo
2). Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kerja Puskesmas Amonggedo Baru
3). Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah kerja Puskesmas Wawotobi
4). Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Unaaha
b). Demografi
Jumlah penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas Ahuhu berdasarkan data yang dikumpulkan dari tiap-tiap desa adalah 4923 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.202 KK dan jumlah KK miskin 960 jiwa dan jumlah gakin sebanyak 4101 jiwa.
c). Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Ahuhu terdiri dari sarana kesehatan yang bersumber daya masyarakat. Sarana kesehatan yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Ahuhu antara lain:
1). Polindes : 1 buah
2). Puskesmas Pembantu : 1 buah
3). Posyandu : 8 buah
4). Posyandu Lansia : 1 buah
2. Gambaran Umum Tentang Informan
Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Ahuhu Kabupaten Konawe terhitung sejak tanggal 25 April – 25 Mei 2009. Adapun yang menjadi informan kunci adalah mereka yang mengetahui langsung dan turut terlibat dalam manajemen pengelolaan obat, yang terdiri dari 3 orang dan informan biasa adalah mereka yang mengetahui tetapi tidak terlibat secara langsung, yang terdiri dari 2 orang petugas kesehatan (distribusi informan kunci dan informan biasa terlampir)

3. Variabel yang diteliti
a). Perencanaan
Perencanaan obat di Puskesmas dilakukan untuk menentukan jenis obat dan jumlah kebutuhan obat. Kebutuhan obat Puskesmas direncanakan oleh petugas pengelola obat secara berkala setiap periode kebutuhan yaitu dalam setahun 4 kali dilaksanakan pengamprahan obat, yakni setiap 3 (tiga) bulan. Perencanaan obat di Puskesmas didasarkan pada kebutuhan obat tahun sebelumnya (metode komsumsi) dan berdasarkan pola penyakit, jumlah kunjungan dan waktu tunggu obat (metode epidemiologi). Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 27 April 2009 seperti yang diungkapkan berikut ini,
“ bahwa perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas Ahuhu dilakukan berdasarkan pola komsumsi dan pola penyakit yang kami susun berdasarkan pemakaian obat dalam setahun dan setiap 3 (tiga) bulan kami mengamprah ke GFK ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Penanggungjawab gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 1 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ bahwa dalam setahun perencanaan obat diPuskesmas Ahuhu kita menggunakan 2 (dua) pola yaitu pola penyakit dan pola komsumsi yang saya kumpulkan dari data berbagai unit dan sub unit pelayanan setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan kita mengamprah obat ke Dinas Kesehatan dan GFK ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 6 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ bahwa setiap 3 (tiga) bulan dilakukan perencanaan obat berdasarkan pola penyakit dan pemakaian obat (komsumsi obat) ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 11 Mei 2009 pula mengatakan bahwa,
“ perencanaan obat setiap 3 (tiga) bulan. Untuk unit pelayanan kita mengamprah setiap bulan kegudang obat puskesmas ” Informan IN

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan petugas polindes Puskesmas Ahuhu, 15 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kita disini mengamprah obat setiap bulan ke Gudang Obat Puskesmas berdasarkan data pemakaian obat ” Informan NN

Selanjutnya hasil wawancara penanggungjawab gudang obat puskesmas ahuhu, 1 Mei 2009 berapa orang yang terlibat dalam perencanaan obat.
” bahwa seluruh pengelola obat dilibatkan untuk menganalisa data-data tentang pemakaian rata-rata perbulan, sisa stok dan jumlah kunjungan pasien, tapi perlu diingat, pada umumnya perencanaan obat ditentukan oleh setiap unit-unit pelayanan. Dimana kebutuhan unit-unit pelayanan itu berbeda-beda ” Informan RM

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 27 April 2009 mengatakan bahwa,
” bahwa dalam perencanaan obat yang dilibatkan seluruh pengelola obat dimana setiap unit mempunyai kebutuhan akan jenis dan jumlah obat yang bervariasi ” Informan SY

Selanjutnya peneliti mendapat jawaban dari petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 6 Mei 2009 mengatakan,
” kalau saya lihat setiap unit disini terlibat dalam perencanaan obat ” Informa YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 11 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kalau dipustu saya sendiri yang terlibat dalam perencanaan obat disini saya merencanakan sesuai dengan banyaknya obat yang terpakai ” Informan IN

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 15 Mei 2009 mengatakan,
” bahwa di Polindes saya sendiri yang terlibat langsung dalam merencanakan obat sesuai dengan kebutuhan ” Informan NN

b). Pengadaan/Permintaan
Pengadaan/permintaan obat di Puskesmas dilakukan untuk memperoleh jenis dan jumlah obat, obat dengan mutu yang tinggi, menjamin tersedianya obat dengan cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengadaan/ permintaan obat harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa obat yang diminta/diadakan sesuai dengan jenis dan jumlah obat yang telah direncanakan.
Pengadaan/permintaan obat di Puskesmas dilakukan melalui Dinas Kesehatan Kota dan GFK dengan mengajukan LPLPO. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 28 April 2009 seperti yang diungkapkan berikut ini,
“ bahwa pengadaan/ permintaan kebutuhan obat di Puskesmas Ahuhu diajukan oleh penanggungjawab obat kami dengan memasukkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang sudah saya setujui sebagai Kepala Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Gudang Farmasi Kota (GFK) ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Penanggungjawab Gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 2 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ bahwa untuk pengadaan/ permintaan obat di Puskesmas Ahuhu dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang telah disetujui Kepala Puskesmas ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 7 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ bahwa pengadaan/permintaan obat di Puskesmas Ahuhu itu penanggungjawab obat membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Gudang Farmasi Kesehatan (GFK) ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 12 Mei 2009 pula mengatakan bahwa,
“ pengadaan/ permintaan obat pihak Gudang Farmasi Kabupaten yang mengadakan sesuai LPLPO Puskesmas ” Informan IN

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 16 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” Penanggungjawab obat melakukan permintaan ke GFK ” Informan NN

Selanjutnya hasil wawancara berapa lama permintaan obat yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Ahuhu, 28 April 2009 mengatakan bahwa,
” kurang lebih tujuh hari ini dimulai dari saya merencanakan sampai pada pencatatan dan pelaporan ” Informan SY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan penanggungjawab gudang obat Puskesmas Ahuhu, 2 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” paling lama satn minggu dari kami rencanakan sampai pada pencatatan dan pelaporan ” Informan RM

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 7 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kalau saya meminta / mengamprah obat ke penanggungjawab gudang obat puskesmas biasanya langsung diberikan sesuai dengan akan kebutuhan ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 12 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kalau di Pustu permintaan obat langsung kepenanggungjawab gudang obat puskesmas tidak menunggu beberapa hari lagi misalnya ini hari saya mengamprah langsung diberkan sesuai dengan kebutuhan ” Informan IN

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 16 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kalau saya meminta obat langsung diberikan oleh penanggungjawab gudang obat sesuai dengan permintaan ” Informan NN

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara tentang kondisi obat yang diterima. Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 28 April 2009 mengatakan bahwa,
” kondisi obat yang saya terima baik dan cukup memuaskan ” Informan SY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Penanggungjawab gudang obat Puskesmas Ahuhu, 2 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kondisi obat yang saya terima selama ini baik karena sebelumnya kami sudah melakukan pengecekan di GFK akan kondisi, jenis dan jumlah obat yang diberikan ” Informan RM

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 7 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kondisi obat yang saya terima di Apotik baik karena sebelum penerimaan oleh penanggungjawab gudang obat sudah dilakukan pengecekan terlabih dahulu di GFK ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 12 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kondisi obat yang saya terima baik ” Informan IN
Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu,16 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” yang saya terima obat dari penanggungjawab gudang obat kondisinya baik ” Informan NN

c). Pendistribusian
Pendistribusian obat merupakan kegiatan untuk menyalurkan obat dari GFK dan ataupun dari Puskesmas ke unit-unit pelayanan kesehatan sehingga setiap saat tersedia dalam jumlah, jenis, mutu yang dibutuhkan secara ekonomis dan efektif. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 29 April 2009 seperti yang diungkapkan berikut ini,
“ bahwa obat kami distribusikan setelah obat-obat yang telah kami ajukan ke Gudang Farmasi Kota (GFK) kami terima maka kami menyalurkan obat-obatan tersebut ke sub-sub unit pelayanan sesuai dengan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Penanggungjawab gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 4 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
GFK, u“ bahwa pendistribusian obat-obatan setelah kami mengambil dari Gudang Farmasi Kota saya mengecek jumlah dan jenis obat-obatan kemudian disalurkan ke tiap unit dan sub-sub unit pelayanan sesuai dengan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan (LPLPO) unit dan Sub unit pelayanan seperti Puskesmas Pembantu dan Polindes sedangkan untuk sub-sub unit pelayanan setiap bulan mereka mengampra (mengambil) ke gudang obat Puskesmas. Setiap penerimaan obat dari ntuk setiap jenis obat dibuatkan kartu stok obat agar memudahkan dalam pelaporannya. Kadang-kadang ada beberapa obat yang kami minta itu tidak ada, hal ini disebabkan stok dari GFK itu sendiri tidak ada atau habis tetapi jika stoknya ada kami diperbolehkan untuk mengambilnya ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 8 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ bahwa pendistribusian obat dilakukan dengan sistem ampra. Kami menyetor kepada penanggungjawab gudang obat Puskesmas Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan (LPLPO) unit dan Sub-sub unit pelayanan setiap bulannya ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 13 Mei 2009 pula mengatakan bahwa,
“ saya mengampra obat kegudang obat Puskesmas sesuai catatan harian pemakaian setiap bulannya ” Informan IN

Hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 18 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
” saya mengampra obat kegudang obat Puskesmas setiap bulan sesuai pemakaian ” Informan NN

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bagaimana pencatatan obat yang didistribusikan ke unit pelayanan lain, Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 29 April 2009 mengatakan bahwa,
” Puskesmas induk mendistribusikan obat untuk Pustu, Polindes dan unit-unit pelayanan kesehatan harus dicatat dalam kartu stok obat untuk mengetahui berapa jumlah obat yang masuk, obat yang keluar dan sisa stok obat yang ada ” Informan SY

Hasil wawancara dengan penanggungjawab gudang obat,4 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” biasanya kita catat dengan mengisi buku register permintaan maupun pengeluaran obat untuk mengetahui berapa jumlah obat yang masuk, obat yang keluar dan sisa stok obat yang ada ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 8 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kita catat berapa permintaan maupun pengeluaran obat setiap bulannya untuk memperkirakan seberapa besar yang dibutuhkan ” Informan YY

Hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 13 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” dicatat dalam buku register untuk setiap permintaan maupun pengeluaran obat ” Informan IN

Hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 18 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut,
” biasanya dengan mengisi buku register permintaan maupun pengeluaran obat ” Informan NN

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pembagian obat untuk kegiatan unut-unit di puskesmas perlu diketahui oleh pimpinan Puskesmas, Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 29 April 2009 mengatakan bahwa,
” jelas saya sebagai kepala puskesmas harus mengetahui kegiatan apa saja yang berada dilingkup puskesmas termasuk dalam hal pengelolaan obat ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Penanggungjawab Gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 4 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” mengenai pembagian obat untuk kagiatan diunit-unit pelayanan puskasmas jalas harus diketahui oleh kepala puskesmas ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 8 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” jelas harus diketahui oleh kepala puskesmas ” Informan YY
Hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 13 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” jelas perlu diketahui tapi saya dipustu tidak berhubungan langsung dengan kepala puskesmas biasanya kepela gudang obat yang memberikan obat dan dia yang akan melaporkan nanti ” Informan IN

Hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 18 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” harus diketahui oleh kepala puskesmas ” Informan NN
d). Penggunaan
Penggunaan obat adalah pemanfaatan obat mulai dari pelayanan yang baik, kemasan dan etiket yang baik serta informasi yang jelas tentang penggunaan obat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 30 April 2009 seperti yang diungkapkan berikut ini,
“ bahwa penggunaan obat di Puskesmas Ahuhu ini sudah ekonomis dan rasional. Artinya, Kami menggunakan obat generik sesuai dengan aturan dimana setiap pasien yang berkunjung itu diberikan obat sesuai resep serta aturan pakainya ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Penanggungjawab Gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 5 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
” bahwa Penggunaan obat di Puskesmas kami adalah obat generik yang relatif lebih murah dan sama khasiatnya dengan obat paten. Obat digunakan berdasarkan resep dokter yang diberikan kepada pasien yang kemudian petugas Apotik memberikan obat tersebut sesuai resep dan di berikan informasi aturan pemakaian obat ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 9 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
” bahwa pasien yang datang berobat setelah diberikan resep kami memberikan obat sesuai dengan jenis dan jumlahnya serta informasi penggunaan kemudian kami kemas dalam sak obat yang didalamnya berisi aturan pakai obat tersebut ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 14 Mei 2009 pula mengatakan bahwa,
“ pasien diberikan resep obat sesuai dengan penyakit yang dideritanya dimana obat-obatan tersebut disimpan dalam sak obat yang didalam sak obat tersebut terdapat aturan pakai obat ” Informan IN

Senada dengan keterangan tersebut di atas hasil wawancara Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 19 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” pasien diberikan resep sesuai penyakit yang dideritanya dan diberikan obat sesuai aturan pakainya ” Informan NN

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bagaimana langkah-langkah puskesmas ahuhu dalam melakukan pelayanan secara baik. Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 30 April 2009 mengatakan bahwa,
” langkah-langkah yang dilakukan puskesmas khususnya dalam pelayanan penggunaan obat yaitu harus tepat diagnosis, tepat pemberian dosis, tepat indikasi penggunaan obat dan tepat dalam pemberian informasi ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 9 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” resep yang duluan masuk itu yang duluan kami layani selanjutnya untuk setiap jenis obat dimasukkan dalam etiket sesuai yang tertera dalam resep misalnya paracetamol 3×1 artinya diminum tiga kali dalam sehari sebanyak satu biji yaitu pagi, siang dan malam kemudian kita panggil pasien tersebut selanjutnya kita jelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya ” Informan YY

Hasil wawancara dengan penanggungjawab Gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 5 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” puskesmas ahuhu melakukan langkah-langkah dengan cara ke ruang kartu dan menuju keruang pemeriksaan sesuai dengan yang diinginkan pasiaen dan terakhir ke ruang obat untuk mendapatkan obat sesuai resep yang telah diterima sebelumnya ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 14 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” kalau ada yang sakit terus berobat kepustu saya sendiri yang memeriksa setelah itu saya memberikan obat kemudian saya menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya ” Informan IN

Hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 19 Mei 2009 mengatakan bahwa,
” biasanya pasien yang berobat ke polindes saya sendiri yang memeriksa dan memberikan obat kemudian menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya ” Informan NN

e). Penghapusan
Penghapusan obat-obatan yang rusak atau kadaluarsa dilakukan oleh pihak Puskesmas dengan cara membuat berita acara Penghapusan yang tembusannya dikirim ke Instansi terkait. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Ahuhu, 30 April 2009 seperti yang diungkapkan berikut ini,
“ bahwa Penghapusan obat yang rusak atau kadaluarsa itu kami melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mengirim berita acara obat rusak/kadalursa ” Informan SY

Hasil wawancara dengan Penanggungjawab Gudang Obat Puskesmas Ahuhu, 5 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ bahwa obat yang rusak atau kadaluarsa kami laporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mengirim berita acara obat yang rusak. Terkadang pihak Dinas Kesehatan Kabupaten memberikan wewenang kepada pihak Puskesmas untuk memusnahkan obat yang rusak/kadaluarsa dengan cara membakar atau menanam obat tersebut. Jadi, kami hanya mengirim berita acaranya saja ” Informan RM

Hasil wawancara dengan Petugas Apotik Puskesmas Ahuhu, 9 Mei 2009 mengatakan sebagai berikut ini,
“ segera kita laporkan kepenanggungjawab gudang obat untuk dimusnahkan dan penanggungjawab gudang obat mengirim berita acara obat rusak/ kadaluarsa ” Informan YY

Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Pustu Puskesmas Ahuhu, 14 Mei 2009 pula mengatakan bahwa,
“ obat yang mengalami kerusakan/kadalualuarsa kami laporkan ke penanggungjawab gudang obat agar tidak digunakan ” Informan IN
Senada dengan keterangan tersebut diatas hasil wawancara dengan Petugas Polindes Puskesmas Ahuhu, 19 Mei 2008 mengatakan bahwa,
” obat rusak/kadaluarsa segera kami laporkan kepenanggungjawab gudang obat untuk ditindak lanjuti agar obat tersebut tidak digunakan ” Informan NN

Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Ahuhu tidak ditemukan kekurangan/kekosongan persediaan obat tetapi ada beberapa jenis item obat yang berlebih karena jarang digunakan seperti Gliben Klamida, Diazepam, Cairan Infus, Abbocath, Gameksan, Antihemoroid serta ditemukan beberapa item obat yang mengalami kerusakan/kadaluarsa (expire).

B. Pembahasan
1. Perencanaan
Perencanaan obat adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan menetukan jumlah obat dan menetukan jumlah obat dalam rangka pengadaan obat untuk puskesmas dan sub unit pelayanan puskesmas (Anonim,1995).
Proses perencanaan kebutuhan obat sangat mempengaruhi ketersediaan obat di Puskesmnas, sebab proses perencanaan obat bertujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Apabila kebutuhan obat di Puskesmas tidak direncanakan dengan baik maka akan terjadi kekosongan atau kelebihan obat yang dibutuhkan.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Puskesmas Ahuhu dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan obat dilakukan setiap tahun dengan 4 (empat) kali melakukan pengamprahan obat setiap 3 (tiga) bulannya atau triwulan dengan berdasarkan pemakaian obat tahun sebelumnya (metode konsumsi) atau berdasarkan pola penyakit (metode epidemiologi). Hal ini sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas yang menyatakan bahwa untuk merencanakan keutuhan obat yang akan datang dapat digunakan metode komsumsi yaitu berdasarkan data pemakaian obat tahun sebelumnya atau metode epidemiologi yaitu berdasarkan pola penyakit. Dengan menggunakan data tersebut obat-obatan yang direncanakan dapat tepat jenis maupun tepat jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
2. Pengadaan/Permintaan
Permintaan/pengadaan obat adalah suatu proses pengusulan dalam rangka menyediakan obat dan alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayan di Puskesmas (Anonim, 2000).
Permintaan/pengadaan dimaksudkan agar obat tersedia dengan jenis dan jumlah yang tepat. Pegadaan meliputi kegiatan pengusulan kepada Kota/Kabupaten melalui mekanisme Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Permintaan/pengadaan obat di Puskesmas merupakan bagian dari tugas distribusi obat oleh Gudang Farmasi Kabupaten (GFK), sehingga ketersediaan obat di Puskesmas sangat tergantung dari kemampuan GFK dalam melakukan distribusi berdasarkan laporan pemakaian dan permintaan obat di semua Puskesmas (Anonim, 1995).
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Puskesmas Ahuhu melaksanakan pengadaan/pendistribusian obat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengajukan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) ke Dinas Kesehatan dan Gudan Farmasi Kota (GFK). Sedangkan untuk pendistribusian ke unit pelayanan (Puskesmas Pembantu dan Polindes) dan sub unit pelayanan (Poli Umum, Poli Gigi, Poli KIA) masing-masing mengamprah setiap bulannya ke Gudang Obat Puskesmas. Hal ini sesuai dengan Pedoman pengelolaan Obat di Puskesmas dimana proses pengadaan Puskesmas minimal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Penentuan permintaan dengan Laporan Pemakaian dan Permintaan (LPLPO) sangat baik karena mudah dipahami dan dimengerti oleh petugas seperti stok awal, penerimaan persedian, pemakaian dan sias stok. Adapun fungsiu daftar permintaan tersebut adalah:
a. Menghindari gejala penyimpangan pengelolaan obat dari yang seharusnya
b. Optimasi pengelolaan persediaan obat melalui prosedur pengadaan/permintaan yang baik
c. Indikator untuk memilih ketepatan pengelolaan obat di Puskesmas
LPLPO juga memiliki kelemahan diantaranya permintaan obat yang cenderung monoton atau tidak terdapat alternative pemilihan obat lain.
Pengadaan/permintaan obat yang diajukan ke GFK tidak selamanya dipenuhi sesuai jumlah yang diminta dalam LPLPO, hal ini bergantung kepada persediaan obat di Gudang Farmasi sehingga mempengaruhi ketersediaan obat di Puskesmas.
3. Pendistribusian
Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahannya serta tepat jenis dan jumlahnya dari gudang obat di unit-unit pelayanan kesehatan termasuk penyerahan obat kepada pasien (Anonim, 2000).
Distribusi obat bertujuan untuk mendekatkan obat dan alat kesehatan kepada pemakai di unit pelayanan kesehatan sehingga setiap saat tersedia dalam jumlah, jenis, mutu yang di butuhkan secara ekonomis dan efektif (Anonim, 1995).
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendistribusian obat-obatan sudah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. setelah menerima obat dari Gudang Farmasi Kota (GFK) diterima penanggungjawab obat Puskesmas maka dilakukan pengecekan kembali apakah obat sesuai dengan jenis dan jumlah yang diminta dalam LPLPO. Pendistribusian obat dilakukan dari gudang obat Puskesmas ke unit (Puskesmas Pembantu, Polindes) dan sub Unit (Apotik, Poli Umum, Poli Gigi dan Poli KIA) dilakukan dengan sistem amprah. Pengamprahan obat dilakukan ke gudang obat Puskesmas setiap minggu atau setiap bulannya. Hal tersebut diatas dilakukan agar pendistribusian obat berjalan lancar dan setiap unit dan sub unit memperoleh obat sesuai jenis dan jumlah kebutuhannya setiap saat.
4. Penggunaan
Penggunaan obat adalah pemanfaatan obat dimulai dari pelayanan yang baik, kemasan dan etiket yang baik serta informasi yang jelas tentang penggunaanya.
Penggunaan obat berkaitan dengan peresepan yang rasional dan pelayanan obat, peresepan yang rasional apabila diagnosis yang ditegakkan sesuai dengan kondisi pasien memilih obat yang paling tepat dari berbagai alternatif obat yang ada dan merespon obat dengan dosis yang cukup dan berpedoman pada standar yang berlaku atau ditetapkan.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa telah memperhatikan aspek ekonomis sebab obat yang digunakan di seluruh Puskesmas adalah obat generik yang harganya lebih murah dari obat paten tetapi memiliki khasiat yang sama. Penggunaan obat di Puskesmas Ahuhu dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa pemahaman isi resep, mengemas obat dalam sak obat yang telah dituliskan informasi tentang aturan pakai obat. Pemberian informasi mengenai penggunaan obat juga dilakukan oleh petugas pada saat menyerahkan obat kepada pasien sehingga kemungkinan penggunaan obat yang secara irasional dapat dihindari.

5. Penghapusan
Penghapusan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak Puskesmas dalam menindak lanjuti kerusakan obat dengan cara mengirim berita acara obat yang rusak/kadaluarsa ke Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi Kota (GFK) untuk ditangani selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penghapusan obat di Puskesmas Ahuhu sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu penghapusan obat rusak/kadaluarsa dilakukan dengan mengirim berita acara obat rusak/kadaluarsa ke Dinas Kesehatan melalui Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) untuk ditindaklanjuti tetapi terkadang pula pihak Puskesmas yang melakukan pemusnahan obat dengan cara dibakar/ditanam sesuai dari kebijakan GFK dengan memberikan kewenangan terhadap puskesmas untuk memusnahkannya. Tujuan penanganan obat yang rusak adalah melindungi pasien dari efek samping obat yang tidak layak pakai.

V. PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara umum manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Ahuhu sudah sesuai prosedur, dengan rincian sebagai berikut :
1. Perencanaan obat di Puskesmas Ahuhu sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya perencanaan kebutuhan setiap tahunnya berdasarkan metode-metode yang ada dalam Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas.
2. Pengadaan/Permintaan obat di Puskesmas Ahuhu sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya pengadaan/permintaan obat ke Dinas Kesehatan melalui Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) sesuai dalam Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas.
3. Pendistribusian obat di Puskesmas Ahuhu sudah sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya pendistribusian obat-obatan dari gudang obat Puskesmas dilakukan dengan sistem amprah setiap bulannya sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas.
4. Penggunaan obat di Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan sudah sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya peresepan obat yang rasional sesuai sesuai Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas.
5. Penghapusan obat di Puskesmas Ahuhu sudah sesuai prosedur. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya penghapusan obat rusak/kadaluarsa oleh Puskesmas dengan mengirim berita acara obat rusak/kadaluarsa ke Dinas Kesehatan melalui Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas.

B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:
1. Diharapkan Puskesmas Ahuhu agar dapat mempertahankan dan meningkatkan manajemen pengelolaan obat di Puskesmasnya meskipun sudah sesuai prosedur.
2. Diharapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) hendaknya mengadakan Pelatihan untuk tenaga pengelola Obat agar sistem manajemen pengelolaan obat di Puskesmas lebih baik lagi serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga pengelola obat.
3. Diharapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe dan GFK hendaknya dalam melakukan pendistribusian obat ke Puskesmas agar memperhatikan pengadaan/permintaan obat sesuai LPLPO sehingga tidak terjadi pengiriman obat yang tidak sesuai dengan LPLPO masing-masing Puskesmas.
4. Peneliti selanjutnya, perlu diteliti kemungkinan adanya perbedaan dan berapa besar perbedaan manajemen pengelolaan obat di Puskesmas.